Pinjam Uang Ke Pinjol Illegal Gak Usah di Bayar?



Pinjaman online ilegal alias pinjol ilegal tidak usah dibayar! Pernyataan ini memang sekilas terkesan tidak bertanggung jawab. Namun, pernyataan tersebut senada dengan Kominfo yang menyatakan bahwa pinjaman online ilegal tidak usah dibayar.

Bagaikan makan buah simalakama, kalau fintech ilegal alias perusahaan pinjol melaporkan nasabah tidak mau bayar hutang, malahan fintech itu sendiri yang bakal kena batunya alias usaha pinjol bisa ditutup.

Pinjol ilegal ini memang marak dan sulit diberantas, kali ini saya akan mengupas fintech ilegal yang menawarkan pinjol tanpa izin resmi.
Biar kamu tidak terjerumus kedalam jeratan hutang dari pinjol, silahkan simak penjelasan lengkap berikut ini!

Mungkin kamu bertanya-tanya landasan hukum dari pernyataan pinjol gak usah dibayar dari Kominfo. Landasan ini berkaitan dengan hak nasabah dan perizinan pinjol.

Ketika ada usaha pinjol yang beroperasi tanpa izin, ini menandakan kalau negara berhak tidak memberikan perlindungan hukum kepada pinjol apabila ada nasabah tidak mau bayar pinjaman.

Ini jelas berbeda dengan aplikasi pinjam uang online legal yang sudah diakui OJK, di mana peminjam yang akan kena masalah jika mangkir bayar cicilan.

Namun, pendapat tentang pinjol dari Kominfo juga harus dikaji dari sisi landasan hukum yang tepat. Jangan sampai kamu mengikuti pendapat seseorang yang berseberangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Biar tidak meyakini kebenaran secara subjektif tentang pinjol ilegal, berikut ulasan tentang hukum yang berlaku terkait pinjol.

Pada ketentuan pasal 1320 KUH Perdata sudah dijelaskan bahwa transaksi pinjam meminjam punya syarat sah berikut ini.

1. Kesepakatan saling rela untuk mengikat diri dalam perjanjian.
2. Cakap dalam membuat perikatan.
3. Punya tujuan pokok tertentu.
4. Tidak mengandung sebab yang terlarang.

Dari keempat syarat sah perjanjian, yang termasuk ke dalam syarat subjektif adalah kesepakatan dan kecakapan para pihak. Sedangkan adanya objek perjanjian dan sebab yang halal merupakan syarat objektif. Tidak dipenuhinya syarat sah perjanjian akan berujung pada pembatalan perjanjian.

Pada prinsipnya peminjaman online melibatkan tiga pihak, yakni penyelenggara layanan pinjaman, pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Kemudian dalam praktek, pemberi pinjaman memberi kuasa kepada penyelenggara layanan untuk memberikan pinjaman kepada pengguna layanan sehingga perjanjian peminjaman hanya antara pihak penyelenggara layanan dengan pengguna layanan.

Salah satu syarat penyelenggara peminjaman online adalah harus berstatus badan hukum, yakni dapat berbentuk Perseroan Terbatas atau PT.  Kemudian pasal 7 POJK 77/2016 mewajibkan setiap penyelenggara layanan untuk mengajukan pendaftaran ke OJK.
Tanpa adanya izin tersebut dari Otoritas Jasa Keuangan maka penyelenggara tidak memiliki status yang sah secara hukum.

Penyelenggara layanan yang tidak berizin pada dasarnya tidak memenuhi syarat kecakapan untuk melakukan sebuah perjanjian sebagaimana disyaratkan pada pasal 1320 KUH Perdata, artinya pihak tersebut tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, yang dalam hal ini melakukan perjanjian peminjaman online. Akibat dari ketidakcakapan tersebut maka perjanjian yang dilakukan antara penyelenggara dan penerima pinjaman dapat dibatalkan.

Apabila perjanjian tersebut dibatalkan, para pihak tunduk pada ketentuan Pasal 1451 KUH Perdata yang berbunyi:
Pernyataan batalnya perikatan-perikatan berdasarkan ketidakcakapan orang-orang tersebut dalam Pasal 1330, mengakibatkan pulihnya barang-barang dan orang-orang yang bersangkutan dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat, dengan pengertian bahwa segala sesuatu yang telah diberikan atau dibayar kepada orang tak berwenang, akibat perikatan itu, hanya dapat dituntut kembali bila barang yang bersangkutan masih berada di tangan orang tak berwenang tadi, atau bila ternyata bahwa orang ini telah mendapatkan keuntungan dan apa yang telah diberikan atau dibayar itu atau bila yang dinikmati telah dipakai bagi kepentingannya.

Alhasil, para pihak harus tunduk pada pasal Pasal 1451 KUH Perdata. Pasal ini menjelaskan bahwa barang-barang harus dipulihkan seperti sebelum ada perjanjian pinjol.

Dengan demikian, buat kamu yang sudah terlanjur terikat dengan pinjol ilegal tetap berkewajiban membayar pinjaman sampai lunas. Hanya saja, yang harus kamu bayar adalah pokok pinjaman.

Demikian penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat, salam.

source

Check Also

Instant Personal Loan App Stashfin Live Proof loan apply 5Lakh | Stashfin Eligibility | DocumentsBest

Instant Personal Loan App Stashfin Live Proof loan apply 5Lakh | Stashfin Eligibility | Documents …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *